Breaking News
Loading...

New Design

Gallery

Post By Leable List

Recent Post

Tuesday, August 18, 2020
no image

Kemerdekaan Penegakkan Hukum, Utopis? oleh - sejarahorganisasi.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sejarahorganisasi.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Kemerdekaan Penegakkan Hukum, Utopis?, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

Satu bulan sebelum perayaan hari kemerdekaan, publik dikejutkan dengan adanya oknum aparat penegak hukum yang membantu memperlancar Djoko Soegiarto Tjandra (sepuluh tahun masuk DPO) untuk bepergian ke dalam maupun ke luar negeri. Mengherankan, ketika pada akhirnya diketahui bukan hanya satu pengak hukum yang terlibat, melainkan tiga oknum penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Advokat. Rangkaian peristiwa pelarian Djoko S. Tjandra sampai pada titik akhir seolah semakin mengukuhkan kepercayaan publik bahwa hukum tidak lagi dapat diandalkan untuk menyelesaikan persoalan. Terlalu dan terkesan cepat mengeneralisir memang, tetapi pemahaman yang demikian secara terang mengancam pondasi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang membentuk negara berlandaskan pada cita-cita mulia, keadilan dan kemakmuran.

Aparat penegak hukum sudah saatnya melenyapkan alasan-alasan yang bersifat sementara dan hanya terhitung kecil keuntungannya dalam skala. Bersifat sementara karena hanya memuaskan diri sendiri dan mungkin keluarga, tetapi berpotensi meruntuhkan bangunan kepercayaan publik secara umum kepada negara. Terhitung kecil keuntungannya dalam skala karena negara lebih dari tempat hidup dan berkarya, melainkan organisasi yang pada saatnya diwariskan kepada anak cucu dan generasi penerus bangsa. Sungguh naif, jika penegak hukum benar-benar rela mewariskan keburukan terhadap penerusnya.

Secara konstitusional pemerintah-lah yang bertanggungjawab terhadap tercapainya tujuan negara, dan penegak hukum menjadi bagian darinya. Untuk itu, sudah saatnya penegak hukum berpikir panjang dengan orientasi adil-makmurnya masa depan. Jangan sampai rakyat menyelesaikan persoalan dengan caranya sendiri tanpa terkendali, dan menjadikan kalimat "tidak merasakan hadirnya negara" sebagai alasan. Dalam perspektif ini, membangun dan menjaga kepercayaan rakyat merupakan pencapaian. Ketika rakyat menaruh kepercayaan kepada negara, maka rakyat dapat dengan mudah mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlandaskan pada rasionalitas antara metode pencapaian dengan perwujudan tujuan.

Sudah seharusnya pemahaman terhadap penegakan hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan menjadi pondasi utama. Perlu kiranya membangun kepercayaan kembali dalam diri sendiri bahwa perjuangan penegakan hukum merupakan perjuangan yang mulia, tidak hanya berorientasi pada materi yang sementara, melainkan membangun kokohnya sebuah bangsa dan adil-makmurnya sebuah negara.

Terpenuhinya kebutuhan diri sendiri dan misalnya keluarga memang menjadi bagian utama, tetapi bukan dengan cara yang merugikan kepentingan bangsa secara kolektif. Status jabatan yang melekat pada diri kita beserta konsekuensi-kosekuensinya sebagai penegak hukum seharusnya sudah disadari sejak awal, tidak lagi dan hanya memanfaatkan status jabatan sebagai legitimasi perbuatan yang melanggar aturan serta mengusik perwujudan kebenaran dan keadilan.

Kondisi dimana status jabatan sebagai penegak hukum dimanfaatkan untuk merekayasa perbuatan sehingga mendapatkan pembenaran, oknum penegak hukum tidak sepenuhnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sudak cukup dijadikan alasan untuk menyebut penegakan hukum belum berada pada titik kemerdekaan. Penegakan hukum masih berada di bawah kekuasaan kepuasan oknum yang tidak pernah merasa kenyang dengan hakikat eksistensi atau keberadaan.

Kesadaran penegak hukum untuk kembali berjuang dengan orientasi tegakknya kebenaran dan keadilan, menjadikan kita sebagai sebuah bangsa tidak lagi atau hanya sibuk untuk mengurusi penyakit yang menggerogoti sendi-sendi bernegara, dapat lebih memusatkan perhatian pada kemajuan bangsa, sebagaimana jargon "Indonesia Maju" yang diusung Pemerintah bersama program-programnya. Dengan demikian, kemerdekaan penegakan hukum dapat diwujudkan. Tidak lagi menjadi harapan yang utopis, tetapi berwujud nyata dan benar-benar dapat dirasakan.

Itulah tadi informasi mengenai Kemerdekaan Penegakkan Hukum, Utopis? dan sekianlah artikel dari kami sejarahorganisasi.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

no image

Soal POP, Kemendikbud Diimbau Perhatikan Catatan KPK oleh - sejarahorganisasi.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sejarahorganisasi.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Soal POP, Kemendikbud Diimbau Perhatikan Catatan KPK, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

Jakarta, 7 Agustus 2020

Mendikbud Nadiem Makarim bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Rapat tersebut membahas tentang anggaran tahun 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta untuk menindaklanjuti masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Program Organisasi Penggerak (POP).Tujuannya agar tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari program POP.

"Jika perlu KPK mengawal lebih serius lagi guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. KPK juga bisa kerjasama dengan masyarakat dalam mengawasi POP ini," kata Manager Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi melalui keterangannya, Jumat (7/8).

Karena itu, Hadi mengimbau
agar POP tidak terburu-buru dijalankan. Ini karena program tersebut telah mendapatkan perhatian dari KPK.

Hadi juga mengatakan, Kemendikbud harus tranparan soal syarat dan kriteria organisasi yang bisa ikut POP. Termasuk tranparan terkait anggaran program POP.

"Intinya Mendikbud jangan grusa-grusu dalam mengambil kebijakan. Sikap PGRI, NU dan Muhammadiyah merespon POP, menunjukkan kemendikbud belum melakukan sosialisasi dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap pertemuannya dengan perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dia mengaku, pertemuan kedua lembaga negara ini guna membahas Program Organisasi Penggerak (POP) yang tengah berpolemik.

"Kami menerima perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendengarkan paparan terkait Program Organisasi Penggerak (POP)," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (30/7).

Dalam pertemuan itu, Firli memberikan catatan dan juga kajian terkait program tersebut. Menurutnya, ada hal yang jadi perhatian KPK, seperti verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain, dan proses perencanaan serta pertanggungjawaban program.

"Kami bahas intens dalam pertemuan, terkait verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti BPKP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program," jelasnya.

Namun demikian, dia menambahkan, KPK belum memberikan pernyataan apa pun. Sebab, rekomendasi lengkap berkait POP akan dirilis usai pihaknya merampungkan kajian.

"Kami meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim KPK dalam menyelesaikan kajian ini, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK melakukan monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara," tuturnya.

Sebelumnya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Syahril menjelaskan, penentuan organisasi kemasyarakatan yang lolos seleksi dilakukan oleh tim independen yang berintegritas tinggi, di mana Kemendikbud tidak melakukan intervensi. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas Program Organisasi Penggerak.

Proses evaluasi juga berjalan transparan dan akuntabel. Hingga 16 Mei 2020, terdapat 324 proposal dari organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan yang telah diterima Kemendikbud untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap evaluasi oleh tim independen.

Selain itu, POP memiliki tiga skema pembiayaan. Tiga skema tersebut adalah murni APBN, pembiayaan mandiri, dan dana pendamping (matching fund). "Organisasi dapat menanggung penuh atau sebagian biaya program yang diajukan," kata dia, Kamis (23/7).

Kemendikbud juga tetap melakukan pengukuran keberhasilan program melalui asesmen dengan tiga instrumen. Proses seleksi yayasan atau organisasi yang memilih skema pembiayaan mandiri dan matching fund juga dilakukan dengan kriteria yang sama dengan para peserta lain yang menerima anggaran negara.

Sumber: https://republika.co.id/berita/qeo8tz430/soal-pop-kemendikbud-diimbau-perhatikan-catatan-kpk

Itulah tadi informasi mengenai Soal POP, Kemendikbud Diimbau Perhatikan Catatan KPK dan sekianlah artikel dari kami sejarahorganisasi.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

no image

Pengertian Perwakilan Diplomatik, Macam, Tugas, dan Contohnya oleh - sejarahorganisasi.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sejarahorganisasi.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Pengertian Perwakilan Diplomatik, Macam, Tugas, dan Contohnya, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

Pengertian Perwakilan Diplomatik

Seluruh kegiatan dalam proses pembentukan hubungan internasional yang dilakukan berbagai arti bangsa pada dasarnya sangatlah diperlukan diplomasi yang baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan perdamaian dunia secara keseluruhan.

Diplomasi yang dilakukan setiap Negara tersebutlah memunculkan istilah perwakilan diplomatik yang memiliki fungsi dan tugasnya sebagai penjaga keterwakilan Negara. Perwakilan diplomatik memiliki peranan yang sangat penting, misalnya saja ketika ada salah satu WNI (Warga Negara Indonesia) yang mengalamai masalah di Negara lain. Maka kondisi inilah menjadi fungsi utama para perwakilan diplomatik untuk melindungi dengan segenap kemampuan yang ada.

Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik adalah usaha memelihara hubungan antarnegara yang dilakukan dalam serangkaian kegiatan diplomasi dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh para diplomat yang menjadi wakil resmi suatu bentuk Negara dengan negara lainnya.

Pengertian Perwakilan Diplomatik

Pengertian perwakilan diplomatik adalah tugas yang diberikan seseorang tokoh Negara untuk menjalankan segala kebijakan yang berhubungan erat dengan kerjasama internasional dan melakukan proses perjanjian internasional atas dasar persetujuan yang diperoleh dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif suatu bangsa.

Para diplomat tersebut dalam proses menjalankan sarana hubungan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;

  1. Perwakilan dalam arti politik (dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik)
  2. Perwakilan dalam arti nonpolitik (dilaksanakan oleh perwakilan konsuler)

Pengertian Perwakilan Diplomatik Menurut Para Ahli

Adapun pendapat ahli tentang definisi perwakilan diplomatik, antara lain sebagai berikut;

  1. Kepres No. 108 Tahun 2003

Pengertian perwakilan diplomatik RI adalah unsur kedutaan besar NKRI yang sah dan legal di mata hukum dengan tanggungjawab pada semua wilayah negara penerima amanah serta organisasi internasional yang diwakilianya, dalam upaya kepentingan bangsa dan Negara.

  1. Geoffrey McDermott

Pengertian diplomasi dalam komponenen keterwakilan diplomatik adalah serangkaian pertimbangan yang dilakukan dalam bentuk manajemen tentang hubungan internasional oleh tiap-tiap Negara dalam upaya menjaga kerjasama internasional dan kedamaian dunia.

Kesimpulan

Dari penjelasan tentang pengertian perwakilan diplomatik dapatlah disimpulkan bahwa memberikan wewenang kepada seseorang yang layak untuk keterwakilan menjadi komponen penting, bagi setiap Negara merdeka (secara de facto dan de jure).

Macam Perwakilan Diplomatik

Ditinjau dari jenisnya perwakilan diplomatik yang ada dalam praktik internasional terbagi menjadi dua bentuk. Dintaranya adalah sebagai berikut;

  1. Kedutaan Besar

perwakilan diplomatik kedutaan besar
perwakilan diplomatik kedutaan besar

Kedutaan besar adalah perwakilan diplomatik yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan rutin antarnegara tersebut, baik yang mencangkup dalam bidang hukum kerjasama ekonomi, dan perlindungan bagi setiap Negara di wilayahnya.

Contoh Keduataan Besar

Contohnya saja dalam element kedutaan besar ini, bisa dilihat pada Keduataan Besar Inggris di Indonesia, Keduataan Besar RI di Malaysia, ataupun Keduataan Arab Saudi di Brunai Darusallam. Yang kesemuanya dilakukan dalam menyelaraskan perdamaian dunia.

  1. Perutusan Tetap

Perwakilan Diplomatik Perutusan Tetap
perwakilan diplomatik perutusan tetap

Perutusan tetap dalam perwakilan diplomatik biasanya yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional (PBB) yang berada di seliap Negara-Negara anggota PBB. Keterwakilan ini memberikan penilaian tentang kondisi disetiap wilayah Negara dengan batasan-batasan tertentu.

Contoh Perutusan Tetap

Contoh perutusan tetap yang ada, misalnya saja UNICEF sebagai salah satu badan organisasi PBB yang menanggano tentang anak-anak. UNICEF ini berada di setiap Negara termasuk Indonesia, dengan memberikan penilaian, hasil penelian, dan tingkat kesuksesaan Negara dalam pola pengajarannya terhadap anak-anak.

Tugas Perwakilan Diplomatik

Hak dan kewajiban yang dijalankan sebagai tujuan pokok dalam tingkatan perwakilan diplomatik yang ada di setiap Negara, menurut Wiryono Prodjodikoro adalah sebagai berikut,

  1. Representasi

Ada beberapa batasan mengenai fugas representasi, hal ini sebagimana yang diungkapkan oleh ahli "Gerhand Van Glahn" dalam buku Law Among Nations, menyatakan bahwa pronsip diplomat ialah malakukan tugas complain terhadap negaranya yang bersangkutan ketika melakukan penyalahgunaan.

  1. Negosiasi

Negosiasi adalah serangkaian korelasi yang dijalankan setiap negara di dunia dalam upaya perlindungan. Dalam proses pelaksanaan perundingan, seorang diplomat harus berpegang teguh pada tahapan perjanjian internasional serta mengemukakan sikap negaranya kepada negara penerima yang menyangkut kepentingan dan kedua negara. Selain itu, juga mengemukakan sikap yang diambil oleh negaranya mengenai perkembangan internasional.

  1. Observasi

Observasi adalah melakuka penyelidikan terhadap berbagai fenomena sosial yang sedang terjadi di Negara-negara yang menjadi amanah perwakilan diplomatik. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan pengaruh pada kewenangan Negara dalam melakukan kerjasama  internasional ataupun melakukan berabagai macam perjanjian internasional kedua Negara bersangkuatan.

  1. Proteksi

Proteksi dalam perwakilan diplomatik seringkali diartikan sebagai perlindungan yang memberikan jaminan kepada Warga Negara dalam mengatur kepentingan pribadi, menjaga harta benda, dan kepentingan seti masyaraktnya yang berada di Negara penerima.

  1. Menjaga Hubungan Persahabatan

Hubungan persahabatan seringkali diindikasikan dengan keterwakilan diplomatik yang berkaitan erat dengan kerjasama dilakukan. Proses kebersamaan dalam perjanjian ini setiap Negara haruslah memberikan perwakilan diplomatic sebagai antispiasi pada keadaan-keadaan yang tidak diinginkan.

Fungsi Perwakilan Diplomatik

Manfaat adanya perwakilan diplomatik sebagai fungsi tangan panjang pemerintah yang sah, antara lain;

  1. Menjadi wakil bagi setiap Negara yang merdeka
  2. Melindungi perlindungan dan paying hukum warga Negara dalam menyelesaikan kepentingan yang menjadi prioritas.
  3. Memberikan informasi dan persetujuan secara garis besar kepada Negara dalam upaya membangun hubungan kerjasama.
  4. Meningkatkan persahabatan

Contoh Perwakilan Diplomatik

Contoh tentang tahapan perwakilan diplomatik yang bisa mudah ditemukan. Misalnya saja;

  1. Malaysia dan Indonesia

Adanya Kedutaan Besar Indonesia di Malayisa. Yang secara umum WNI atau Warga Negara Malaysia banyak terdapat dalam dua Negara ini. Hubungan tetangga dan persahabatan diusakan untuk dijaga. Apalagi keduanya merupakan pendiri sekalis anggota ASEAN.

Kedua Negara sepakat dalam beberapa keputusan untuk saling mengunjungi satu sama lainnya. Kunjungan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga daerah perbatasan serta peningkatan ekonomi yang saling menguntungkan satu sama lainnya.

  1. Indonesia dan Arab Saudi

Indonesia yang meyoritas masyarakatnya beragama muslim, bahkan menjadi penduduk muslim tersbesar di seluruh dunia juga memiliki hubungan erat dengan negara-negara di timur tengah. Hubungan ini misalnya saja membuat kesepakatan dan regulasi kerjasama yang menguntungkan sampai mengatur persoalan ibadah haji.

Semua jenis konsepsi tersebut tentusaja menjadi bagian daripada contoh keterlibatan perwakilan diplomatik yang mudah untuk diketmukan.

Kesimpulan

Dari serangkaian penjelasan bisa dikatak bahwa proses untuk menyalurkan aspirasi warga perlu bagi setiap Negara merdeka ada keterwakilan, hal ini menunjang keamanan sekaligus mempererat persahabatan yang terkaiat di dalamnya.

Demikianlah penjelasan tentang pengertian perwakilan diplomatik, macam, tugas, dan contohnya. Semoga dengan adanya ulasan ini bisa memberikan wawasan serta menjadi refrensi materi mendalam bagi segenap pembaca sekalian.

Itulah tadi informasi mengenai Pengertian Perwakilan Diplomatik, Macam, Tugas, dan Contohnya dan sekianlah artikel dari kami sejarahorganisasi.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Thursday, August 13, 2020
no image

Kemerdekaan Penegakkan Hukum, Utopis? oleh - sejarahorganisasi.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sejarahorganisasi.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Kemerdekaan Penegakkan Hukum, Utopis?, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

Satu bulan sebelum perayaan hari kemerdekaan, publik dikejutkan dengan adanya oknum aparat penegak hukum yang membantu memperlancar Djoko Soegiarto Tjandra (sepuluh tahun masuk DPO) untuk bepergian ke dalam maupun ke luar negeri. Mengherankan, ketika pada akhirnya diketahui bukan hanya satu pengak hukum yang terlibat, melainkan tiga oknum penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Advokat. Rangkaian peristiwa pelarian Djoko S. Tjandra sampai pada titik akhir seolah semakin mengukuhkan kepercayaan publik bahwa hukum tidak lagi dapat diandalkan untuk menyelesaikan persoalan. Terlalu dan terkesan cepat mengeneralisir memang, tetapi pemahaman yang demikian secara terang mengancam pondasi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang membentuk negara berlandaskan pada cita-cita mulia, keadilan dan kemakmuran.

Aparat penegak hukum sudah saatnya melenyapkan alasan-alasan yang bersifat sementara dan hanya terhitung kecil keuntungannya dalam skala. Bersifat sementara karena hanya memuaskan diri sendiri dan mungkin keluarga, tetapi berpotensi meruntuhkan bangunan kepercayaan publik secara umum kepada negara. Terhitung kecil keuntungannya dalam skala karena negara lebih dari tempat hidup dan berkarya, melainkan organisasi yang pada saatnya diwariskan kepada anak cucu dan generasi penerus bangsa. Sungguh naif, jika penegak hukum benar-benar rela mewariskan keburukan terhadap penerusnya.

Secara konstitusional pemerintah-lah yang bertanggungjawab terhadap tercapainya tujuan negara, dan penegak hukum menjadi bagian darinya. Untuk itu, sudah saatnya penegak hukum berpikir panjang dengan orientasi adil-makmurnya masa depan. Jangan sampai rakyat menyelesaikan persoalan dengan caranya sendiri tanpa terkendali, dan menjadikan kalimat "tidak merasakan hadirnya negara" sebagai alasan. Dalam perspektif ini, membangun dan menjaga kepercayaan rakyat merupakan pencapaian. Ketika rakyat menaruh kepercayaan kepada negara, maka rakyat dapat dengan mudah mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlandaskan pada rasionalitas antara metode pencapaian dengan perwujudan tujuan.

Sudah seharusnya pemahaman terhadap penegakan hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan menjadi pondasi utama. Perlu kiranya membangun kepercayaan kembali dalam diri sendiri bahwa perjuangan penegakan hukum merupakan perjuangan yang mulia, tidak hanya berorientasi pada materi yang sementara, melainkan membangun kokohnya sebuah bangsa dan adil-makmurnya sebuah negara.

Terpenuhinya kebutuhan diri sendiri dan misalnya keluarga memang menjadi bagian utama, tetapi bukan dengan cara yang merugikan kepentingan bangsa secara kolektif. Status jabatan yang melekat pada diri kita beserta konsekuensi-kosekuensinya sebagai penegak hukum seharusnya sudah disadari sejak awal, tidak lagi dan hanya memanfaatkan status jabatan sebagai legitimasi perbuatan yang melanggar aturan serta mengusik perwujudan kebenaran dan keadilan.

Kondisi dimana status jabatan sebagai penegak hukum dimanfaatkan untuk merekayasa perbuatan sehingga mendapatkan pembenaran, oknum penegak hukum tidak sepenuhnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sudak cukup dijadikan alasan untuk menyebut penegakan hukum belum berada pada titik kemerdekaan. Penegakan hukum masih berada di bawah kekuasaan kepuasan oknum yang tidak pernah merasa kenyang dengan hakikat eksistensi atau keberadaan.

Kesadaran penegak hukum untuk kembali berjuang dengan orientasi tegakknya kebenaran dan keadilan, menjadikan kita sebagai sebuah bangsa tidak lagi atau hanya sibuk untuk mengurusi penyakit yang menggerogoti sendi-sendi bernegara, dapat lebih memusatkan perhatian pada kemajuan bangsa, sebagaimana jargon "Indonesia Maju" yang diusung Pemerintah bersama program-programnya. Dengan demikian, kemerdekaan penegakan hukum dapat diwujudkan. Tidak lagi menjadi harapan yang utopis, tetapi berwujud nyata dan benar-benar dapat dirasakan.

Itulah tadi informasi mengenai Kemerdekaan Penegakkan Hukum, Utopis? dan sekianlah artikel dari kami sejarahorganisasi.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

no image

Soal POP, Kemendikbud Diimbau Perhatikan Catatan KPK oleh - sejarahorganisasi.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sejarahorganisasi.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Soal POP, Kemendikbud Diimbau Perhatikan Catatan KPK, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

Jakarta, 7 Agustus 2020

Mendikbud Nadiem Makarim bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Rapat tersebut membahas tentang anggaran tahun 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta untuk menindaklanjuti masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Program Organisasi Penggerak (POP).Tujuannya agar tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari program POP.

"Jika perlu KPK mengawal lebih serius lagi guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. KPK juga bisa kerjasama dengan masyarakat dalam mengawasi POP ini," kata Manager Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi melalui keterangannya, Jumat (7/8).

Karena itu, Hadi mengimbau
agar POP tidak terburu-buru dijalankan. Ini karena program tersebut telah mendapatkan perhatian dari KPK.

Hadi juga mengatakan, Kemendikbud harus tranparan soal syarat dan kriteria organisasi yang bisa ikut POP. Termasuk tranparan terkait anggaran program POP.

"Intinya Mendikbud jangan grusa-grusu dalam mengambil kebijakan. Sikap PGRI, NU dan Muhammadiyah merespon POP, menunjukkan kemendikbud belum melakukan sosialisasi dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap pertemuannya dengan perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dia mengaku, pertemuan kedua lembaga negara ini guna membahas Program Organisasi Penggerak (POP) yang tengah berpolemik.

"Kami menerima perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendengarkan paparan terkait Program Organisasi Penggerak (POP)," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (30/7).

Dalam pertemuan itu, Firli memberikan catatan dan juga kajian terkait program tersebut. Menurutnya, ada hal yang jadi perhatian KPK, seperti verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain, dan proses perencanaan serta pertanggungjawaban program.

"Kami bahas intens dalam pertemuan, terkait verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti BPKP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program," jelasnya.

Namun demikian, dia menambahkan, KPK belum memberikan pernyataan apa pun. Sebab, rekomendasi lengkap berkait POP akan dirilis usai pihaknya merampungkan kajian.

"Kami meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim KPK dalam menyelesaikan kajian ini, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK melakukan monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara," tuturnya.

Sebelumnya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Syahril menjelaskan, penentuan organisasi kemasyarakatan yang lolos seleksi dilakukan oleh tim independen yang berintegritas tinggi, di mana Kemendikbud tidak melakukan intervensi. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas Program Organisasi Penggerak.

Proses evaluasi juga berjalan transparan dan akuntabel. Hingga 16 Mei 2020, terdapat 324 proposal dari organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan yang telah diterima Kemendikbud untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap evaluasi oleh tim independen.

Selain itu, POP memiliki tiga skema pembiayaan. Tiga skema tersebut adalah murni APBN, pembiayaan mandiri, dan dana pendamping (matching fund). "Organisasi dapat menanggung penuh atau sebagian biaya program yang diajukan," kata dia, Kamis (23/7).

Kemendikbud juga tetap melakukan pengukuran keberhasilan program melalui asesmen dengan tiga instrumen. Proses seleksi yayasan atau organisasi yang memilih skema pembiayaan mandiri dan matching fund juga dilakukan dengan kriteria yang sama dengan para peserta lain yang menerima anggaran negara.

Sumber: https://republika.co.id/berita/qeo8tz430/soal-pop-kemendikbud-diimbau-perhatikan-catatan-kpk

Itulah tadi informasi mengenai Soal POP, Kemendikbud Diimbau Perhatikan Catatan KPK dan sekianlah artikel dari kami sejarahorganisasi.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

no image

Pengertian Hubungan Internasional, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya oleh - sejarahorganisasi.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sejarahorganisasi.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Pengertian Hubungan Internasional, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

Pengertian Hubungan Internasional

Sebagai makhluk sosial pada hakikatnya setiap manusia membutuhkan kerja sama dengan manusia yang lainnya. Demikian pula halnya manusia di dalam lingkup negara akan dapat mempertahankan hidupnya apabila melakukan kerjasama dengan manusia yang ada di negara lain yang dikenal dengan kerjasama internasional.

Oleh karena itulah, dalam kehidupan bernegara di dunia setiap bentuk negara membutuhkan kerja sama dengan negara lain. Bertolak dan dasar pengertian inilah maka muncullah istilah hubungan internasional.

Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah serangkaian proses singkronisasi yang dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan warga negara. Setiap negara perlu menjalin kerjasama dengan negara lain. Kerja sama antarnegara tersebut dinamakan arti kerjasama nternasionaI.

Melalui proses kerjasama dalam internasional yang melibatkan hubungan antarnegara dapat terselenggara dengan baik, selain itupula berbagai bentuk kabijakan serta kepentingan yang dibutuhkan Negara satu dan Negara yang lainnya akan mudah untuk dipenuhi.

Pengertian Hubungan Internasional

Pengertian hubungan internasional adalah proses komunikasi antarnegara yang dapat dilakukan melalui kontak Iangsung maupun komunikasi tidak langsung dalam bentuk kerjasama yang tidak terbatas pada halangan asas teritorialnya.

Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli

Adapun pendapat para ahli tentang arti hubungan internasional ini, antara lain sebagai berikut;

  1. Vladimir I. Lenin

Definisi hubungan internasional adalah proses kerjasama yang dilakukan dalam ruang lingkup hukum-hukum internasional serta kepentingan internasional dalam rangka mencapai kedamaian serta menjaga kesetabilan yang ada di setiap Negara.

  1. Andrew Linklater

Arti hubungan internasional adalah ilmu pengetahuan yang mengungkap segala disiplin internasional dalam tatanan dunia, baik dalam segi hukum, kerjasama politik, ekonomi, dan lain sebaginya. Dalam arti ini secara langsung kehidupan antar Negara maju dan berkembang akan senantiasa melakukan kerjasama.

  1. Johan Galtung

Makna hubungan internasional adalah struktural sosial Negara yang melakukan kerjasama politik global atas dasar metode ilmu sosial serta tatanan kehidupan dunia internasional. Maka seyogyanya materi ini lebih fokus pada kerjasama tanpa batas.

  1. K.J. Hoksti

Makna sarana hubungan internasional adalah studi pengetahuan yang mendalami tentang sistem kerjsama internasional dari serangkaian kumpulan politik yang berdaulat dan merdeka (seperti suku bangsa, negara-negara bangsa, negara-negara kota atau imperium) yang selalu membutuhkan perenan dalam interaksi frekuensi teratur.

Kesimpulan Arti

Dari pengertian hubungan internasional menurut para ahli di atas, sangatlah jelas bahwa hubungan internasional dapat dipandang sebagal fenomena sosial maupun sebagal disiplin ilmu atau bidang studi. Sebagai fenomena sosial, hubungan internasional akan senantisa menberikan pengrauh yang luas.

Fenomena sosial dalam asas hubungan internasional ini dapat pula menyangkut konferensi-konferensj internasional kedatangan dan kepergian para diplomat, penandatanganan perjanjian-perjanjian pengembangan kekuatan militer, dan arus perdagangan internasional.

Tujuan Hubungan Internasional

Tujuan Hubungan Internasional

Beberapa tujuan yang diharapkan dari lahirnya hubungan internasional ini antara lain adalah sebagai berikut;

  1. Menghindari Perang

Perang atau konflik sosial antar Negara senantiasa melahirkan banyak kerugian, baik material atupun non material. Atas dasar itulah dengan metode-metode perdamaian untuk menyelesaikan beragam pertikaian menjadi salah satu tujuan hubungan internasional di jalankan.

  1. Pengendalian Penduduk

Jumlah penduduk yang dapat mengancam keberlangsungan ekosistem menjadi salah satu landasan mengapa hubungan internasional dilakukan. Melalui kerjasama inilah setidaknya antar Negara akan mudah belajar dari proses pengendalian jumlah kuantitatif penduduk.

  1. Perlindungan Lingkungan

Tujuan dijalankan hubungan internasional yang dilakukan antar Negara akan dapat menjadi solusi atas perlindungan lingkungan. Hal ini lantaran setiap Negara yang melakukan kerjasama akan senantiasa melindungi dari keadaan yang membahayakan.

  1. Pemberantasan Penyakit

Tujuan dijalalankannya hubungan internasional dalam kesehatan Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia ialah prosesi pemberantaskan penyakit yang saat ini ada beragam penyakit muncul dalam kondisi alam yang jauh lebih buruk.

Misalnya saja dalam hal ini seperti penyakit HIV dan penyakit kusta. Bahkan di Tahun 2020 lalu saat Idul Adha yang setiap negara terjangkit virus Corona menjadikan presiden Indonesia menghubungi Presiden Turki yang membicarakan terkait dengan penanggulangan wabah penyakit, khususnya corona.

  1. Kemelaratan Manusia

Tujuan hubungan internasional selanjutnya dalam rangka ekonomi ialah dengan menekan jumlah kemelaratan yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia. Kemelaratan ini bisa dilakukan misalnya dengan proses export atau impor, perdagangan internasional, dan lain sebaginya.

Manfaat Hubungan Internasional

Fungsi adanya kerjasama antar Negara-negara di dunia dapat menimbulkan beragam manfaat, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh John Lewis Gaddis dalam bukunya, yang mendeskripsikan hubungan internasional akan mampu menjadikan sebuah tokoh negarawan untuk membangun dunia yang lebih baik.

Misalnya saja, dalam kondisi ini seperti terciptanya kedamaian sosial, kesejahteraan internasional, dan mengindari perang yang hanya dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan alam, pembunuhan manusia, dan kondisi mengerikan lainnya.

Contoh Hubungan Internasional

Contoh kejadian yang dapat dilustrasikan sebagai bentuk kerjasama internasional, khususnya yang dilakukan Indonesia pada saat ini antara lain sebagai berikut;

  1. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Badan-badan PBB bermarkas di Amerika Serikat dengan menangi dan menjaga perdamaian dunia. Bahkan Indonesia pada saat ini sampai tahun 2020 akan menjadi Dewan Keamanan Tidak tetap PBB. Bentuk kerjasama dilakukan oleh PBB ini misalnya saja memberikan bantuan resolusi konflik antar Negara, memberikan sosulusi atas ketidakmerataan ekonomi, dan lain sebaginya.

  1. ASEAN

Contoh lainnya peran Indonesia dengan negara lain dalam hubungan internasional ini misalnya saja adanya kerjasama ASEAN yang menjadi simbul daripada perkumpulan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bentuk yang termuat dalam kerjasama ini bisa meliputi pada hukum, olahraga, dan ekonomi.

Untuk penjelas dari serangkaian bahasan tentang contoh kerjasama internasional di atas, dapat dikatakan bahwa materi hubungan internasional yang ada disuatu Negara dan telah disepakati bersama-sama antara lain adalah sebagai berikut;

  • Politik dunia internasional
  • Ilmu pengetahuan terhadap peristiwa internasional
  • Hukum
  • Organisasi administrasi
Kesimpulan

Penjelasan yang telah disebutkan secara tidak langsung mengindentifikasikan bahwa hubungan internasional sudah merupakan prinsip yang penting dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini misalnya saja negara Indonesia menghendaki hubungan antarbangsa yang toleran, berperikemañusiaan, tidak merendahkan derajat bangsa lain, tidak saling menyerang, dan tidak dilandasi oleh chauvinisme.

Sehingga manfaat dalam hubungan internasional inilah setidaknya dapat diungkap bahwa bagi bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia sendiri. Kesadaran akan prinsip hubungan internasional semacam itu menegaskan perlunya kerja sama dengan bangsa lain.

Demikianlah pembahasan secara lengkap mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan contoh hubungan internasional. Semoga dengan adanya ulasan ini dapat memberikan wawasan dan meningkatkan pengetahuan bagi segenap pembaca yang membutuhkan pemahaman mengenai "hubungan internasional". Trimakasih,

Itulah tadi informasi mengenai Pengertian Hubungan Internasional, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya dan sekianlah artikel dari kami sejarahorganisasi.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Saturday, August 8, 2020
no image

Contoh Pemberdayaan di Masyarakat dalam Berbagai Bidang oleh - sejarahorganisasi.xyz

Halo sahabat selamat datang di website sejarahorganisasi.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Contoh Pemberdayaan di Masyarakat dalam Berbagai Bidang oleh - sejarahorganisasi.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

Pemberdayaan di Masyarakat

Masyarakat harus diposisikan sebagai subyek pembangunan, bukan hanya sebagai obyek. Sebagai subyek pembangunan, masyarakatlah yang bertindak sebagai agen. Masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah masyarakat yang mandiri. Artinya telah terbuka ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi.

Selain itu, masyarakat bisa mengontrol lingkungan dan sumber daya sendiri. Meraka juga dapat menyelesaikan masalah secara mandiri dan ikut melaksanakan proses politik di ranah negara. Sebaliknya, ketika masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan, maka masyarakat hanyalah sekedar penerima manfaat yang hidup bergantung dari pihak luar seperti sistem pemerintahan atau elemen lain. Konsep yang telah disebutkan adalah makna pemberdayaan yang lazim kita ketahui.

Pemberdayaan

Masyarakat harus dijauhkan dari kemiskinan, mereka harus bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Masyarakat juga harus dijauhkan dari keterbelakangan, artinya meningkatkan produktivitas, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersaing dengan dunia luar.

Arti pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, aktor masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sendiri. Elemen yang sangat strategis adalah elemen pemerintah karena terdapat anggaran sekaligus pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan mengenai pemberdayaan dan kelanjutannya.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam masyarakat memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuan, antara lain:

  1. Menciptakan iklim yang memperkuat potensi masyarakat. Masyarakat harus ditekankan bahwa, setiap orang mempunyai potensi masing-masing yang harus dikembangkan. Sehingga, pemerintah atau komponen lain harus menciptakan iklim dan suasana agar masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka.
  2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Untuk memperkuat potensi, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini juga termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar fisik seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan arti fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah serta ketersediaan lembaga pendanaan dan juga menanamkan budaya modern untuk terus maju.
  3. Memberdayakan atau melindungi. Masyarakat harus dicegah untuk bertambah lemah. Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan bukan untuk membuat masyarakat menjadi ketergantungan karena pada dasarnya apa yang dinikmati adalah hasil usaha sendiri.

Contoh Pemberdayaan

Jenis pemberdayaan masyarakat bisa berwujud penyadaran, pelatihan, atau pemberian dana. Adapun contoh-contoh pemberdayaan masyarakat yang sudah pernah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Bidang Pendidikan

Contoh pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan antara lain:

  1. Taman Baca

Taman baca adalah salah satu program yang bisa dilakukan di lingkungan masyarakat yang minat baca dan tingkat pendidikan masyarakat rendah. Taman baca bisa dicanangkan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa atau agen-agen masyarakat yang lain. Taman baca biasanya tersedia buku-buku bacaan yang diusahakan oleh para pendiri atau donatur.

Taman baca memiliki konsep layaknya perpustakaan. Melalui taman baca diharapkan minat baca masyarakat atau khsusunya anak-anak dan remaja meningkat. Sehingga wawasan dan pengetahuan mereka luas dan bisa bersaing dengan dunia luar.

  1. Beasiswa Pendidikan

Beasiswa biasa diberikan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

Beasiswa pendidikan diberikan mulai pendidikan dasar hingga tingkat universitas. Tujuannya adalah mencerdaskan generasi penerus bangsa, menuntaskan buta aksara sehingga dapat meningkatkan kualitas manusia. Selain pemerintah, beasiswa pendidikan juga biasa diberikan oleh lembaga-lembaga swasta.

  1. Program Pemberantasan Buta Aksara

Program pemberantasan buta aksara ini meliputi pelatihan membaca bagi lansia atau masyarakat putus sekolah di mana mereka tidak bisa membaca atau tuna aksara. Pemberantasan buta aksara biasa dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang melek huruf, tidak mudah dibodohi oleh orang asing.

Bidang Kesehatan

Contoh pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan antara lain:

  1. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Posyandu adalah salah satu tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Posyandu ini biasanya beranggotakan wanita-wanita yang berada dalam satu daerah. Kegiatan posyandu berkaitan dengan permasalahan gizi balita, kesehatan ibu dan anak dan semacamnya.

Program-program posyandu antara lain penyuluhan kesehatan bagi masyarakat seperti KB dan kesehatan reproduksi, jenis pelayanan publik kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan diare, serta pelayanan keluarga berencana.

  1. Klinik Bersalin Desa

Klinik atau ponsok bersalin desa adalah tempat yang digunakan sebagai pertolongan pertama untuk persalinan serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan yang dilakukan seperti pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pembinaan kader masyarakat.

Klinik bersalin desa ini biasanya dioperasionalkan oleh bidan desa. Melalui klinik bersalin ini diharapkan mampu mengurangi arti kesenjangan sosial dalam hal informasi kesehatan untuk masyarakat desa.

  1. Bank Sampah

Bank sampah adalah salah satu program yang diadakan oleh LSM, pemerintah desa atau masyarakat sendiri untuk mengelola sampah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Tujuannya adalah untuk membangun kepedulian masyarakat mengenai sampah.

Masyarakat tidak hanya langsung membuang sampah. Namun juga memilah sesuai dengan jenisnya dan memanfaatkannya sehingga bernilai ekonomis. Melalui bank sampah ini, diharapkan lingkungan menjadi terjaga kesehatan dan keindahannya karena masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

Bidang Sosial

Contoh pemberdayaan masyarakat bidang sosial antara lain:

  1. Program Desa/Kota Ramah Anak

Program ini program yang bertujuan untuk melindungi anak, menyediakan sarana atau tempat yang nyaman dan aman bagi anak. Mulai dari sarana transportasi, sarana bermain, atau media tempat mengadu ketika terdapat kekerasan terhadap anak. Program ini diharapkan mendukung terciptanya lingkungan yang sehat lahir batin bagi anak.

  1. Program Keluarga Harapan

Program ini berupa bantuan sosial bagi keluarga yang kurang mampu. Syaratnya, penerima adalah ibu hamil/menyusui atau mempunyai anak yang sedang bersekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu. Bantuan ini biasanya dalam bentuk nontunai atau tunai dengan syarat dibelikan wujud barang.

  1. Program Masyarakat Anti Narkoba

Program ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi narkoba di masyarakat. Program ini biasa dilakukan oleh pemerintah kota atau desa, kepolisian dan sekolah-sekolah.

Program ini biasa seperti penyuluhan atau pengetahuan tentang narkoba dan bahayanya, pemberian slogan anti narkoba dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menghindari narkoba. Harapannya, angka pengguna narkoba bisa berkurang.

Bidang Ekonomi

Contoh pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi antara lain:

  1. Kredit Usaha Rakyat

Kredit usaha rakyat adalah program pemerintah dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha.

Biaya bunga yang kecil memudahkan rakyat untuk mengembangkan usahanya. Program ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ingin membangun usaha kecil menengah atau UMKM dalam mendirikan usaha yang diinginkannya ketika tidak mempunyai modal.

  1. Pelatihan Ketrampilan Masyarakat

Pelatihan keterampilan bagi masyarakat biasa diberikan oleh pemerintah atau agen-agen penggerak yang lainnya. Pelatihan keterampilan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berada di satu daerah.

Seperti pelatihan budidaya rumput laut bagi masyarakat di daerah sekitar pantai, pelatihan membuat sablon, desain grafis, membuat kerajinan dan sebagainya. Pelatihan ini sekaligus memberikan pelatihan beriwirausaha bagi masyarakat.

  1. Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa adalah usaha-usaha yang didirikan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Badan ini dikelola oleh desa dan bekerja dengan masyarakat. Usaha-usaha yang dijalankan sesuai dengan potensi desa masing-masing seperti desa wisata, usaha pertanian, perikanan, tambak, dan segala jenis usaha yang dijalankan bersama.

Bidang Pertanian

Contoh pemberdayaan masyarakat bidang pertanian antara lain:

  1. Perkumpulan Tani

Perkumpulan atau kelompok tani adalah perkumpulan masyarakat yang anggotanya adalah para petani. Perkumpulan tani ini sangat bermanfaat bagi petani karena ajang bertemunya para petani untuk mendiskusikan masalah pertanian seperti penyakit tanaman dan obatnya, teknologi baru dalam pertanian, masalah irigasi, penghitungan hasil panen, penjualan hasil tani dan semacamnya.

  1. Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian biasa dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berkaitan kepada para petani. Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat mengenai sistem pertanian yang benar dan menguntungkan. Seperti adanya metode baru dalam pertanian yang sesuai dengan perkembangan musim serta penyuluhan mengenai penjualan hasil tani agar lebih modern dan menguntungkan.

  1. Bantuan Pertanian

Bantuan pertanian biasa dalam bentuk dana, obat tanaman, pupuk, atau teknologi (alat) pertanian baru yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas petani dan hasil taninya.

Sehingga mereka lebih sejahtera dan mudah mengembangkan usaha pertanian melalui sarana dan prasarana yang diberikan.

Nah, itulah tadi artikel yang bisa kami uraikan pada segenap pembaca berkenaan dengan contoh pemberdayaan yang ada dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertanian yang ada di masyarakat. Semoga bisa memberi edukasi bagi semuanya.

Daftar Sumber Tulisan
  • https://sikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable_file/panduan-pelaksanaan-program-pemberdayaan-sosial-15-des-2017-a5-finalpdf_5a7d43f2408ef.pdf
  • https://www.kemsos.go.id/page/pemberdayaan-sosial

Itulah tadi informasi mengenai Contoh Pemberdayaan di Masyarakat dalam Berbagai Bidang oleh - sejarahorganisasi.xyz dan sekianlah artikel dari kami sejarahorganisasi.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Main Post

Quick Message
Press Esc to close